PERATURAN KHUSUS

PENGURUS KOPERASI SEMPATA ARTHA

Nomor : 07/Persus/I/2017

Tentang

KOLEKTABILITAS DAN

PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF (PPAP)

 

Menimbang :

  1. Bahwa KSU Sempata Artha Balikpapan merupakan lembaga keuangan intermediasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan Koperasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggotanya.
  2. Bahwa untuk meningkatkan efektif dan efisiennya sebuah pekerjaan, untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal, maka perlunya sebuah aturan.
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Produk/ Persus Simpanan dan Pinjaman dari Anggota.

Mengingat :

  1. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Produk/ Persus Simpanan dan Pinjaman dari Anggota.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun l995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan Koperasi.
  4. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 19/Kep/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan pinjam oleh Koperasi.
  5. Peraturan Menteri Negara Koperasi Nomor : 14/ Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Peubahan atas peraturan menteri negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 20/Per.M.KUKM/XI/2008, Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
  6. Surat Izin Simpan Pinjam dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan Nomor : 518/224/SIUSP/Disperindagkop tentang Usaha Simpan Pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi.Peraturan  Khusus tentang Pola Kebijakan ( Poljak ) Nomor : PS/KSUSA-Persus02/V/2016 tanggal 18 November 2016 tentang Aturan dan Kebijakan KSU Sempata Artha.

 

MEMUTUSKAN

Menetapkan KOLEKTABILITAS DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF

( PPAP)

 

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Kolektibilitas Anggota meliputi :

  1. Piutang lancar adalah Piutang yang Tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan jasajumlah tunggakan bulan : 0-3
  2. Piutang kurang lancar adalah Piutang yang pengembalian pokok pinjamannya dan jasa telah mengalami Penundaan selama 4 bulan sampai 6 bulan.
  3. Piutang diragukan adalah Piutang  yang pengembalian pokok pinjamannya dan jasa telah mengalami penundaan lebih dari bulan sampai 12  bulan.
  4. Piutang Macet adalah Piutang  yang     pengembalian pokok pinjamannya dan banga telah mengalami penundaan selama lebih dari 12 bulan atau Pinjaman sudah jatuh tempo lebih dari 2 bulan.

 

Pasal 2

Pembentukan PPAP

 

Pembentukan PPAP sebagai berikut :

  1. 25 % x (AP yang tergolong Kurang Lancar)
  2. 50 % x (AP yang tegolong Diragukan)
  3. 100 % x (AP yang tegolong Macet)

 

Pasal 3

Penentuan Nilai Jaminan/Agunan

Nilai Jaminan/Agunan yang dapat diperhitungkan adalah nilai Jaminan/Agunan yang likuid. Jaminan/Agunan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang :

  1. Berdasarkan Pengikatan Jaminan/Anggunan bagi seluruh anggota yang akan mengajukan pinjaman diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan ini yang terlampir.
  2. 100% untuk agunan yang bersifat likuid yaitu uang kas, deposito dan tabungan pada Bank yang disertai dengan surat kuasa pencairan dan pemblokiran.
  3. 70% untuk agunan berupa emas dari nilai pasar wajar.
  4. 70% untuk Jaminan/Agunan berupa tanah, bangunan dan rumah berdasarkan kepemilikan sertifikat (SHM,SHGB) dari nilai wajar.
  5. 50% untuk agunan berupa tanah, bangunan dan rumah berdasarkan  Sertifikat.

 

Pasal 4

Penilaian Jaminan/Agunan wajib dilakukan oleh penilai Tim manajemen piutang lebih dari 25 juta rupiah, penilaian Jaminan/Agunan dapat dilakukan oleh penilai Ketua dan Kabag Pinjaman serta Bendahara bagi piutang  di bawah jumlah 25 juta rupiah.

 

Pasal 5

Penggunaan Dana PPAP

Dana Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Wajib Dibentuk (PPAP WD) dipergunakan untuk penghapus bukuan.

 

Pasal 6

Perolehan pembayaran kembali dari mitra yang dihapus bukukan akan dimasukkan ke dalam rekening PPAP.

 

Pasal 7

Ketentuan Penutup

Peraturan Khusus tentang Kolektabilitas dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Koperasi Sempata Artha ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar diketahui oleh setiap anggota Koperasi Sempata Artha Balikpapan dan masyarakat pada umumnya.

 

Keputusan ini berlaku sejak

Ditetapkan di       : Balikpapan

Tanggal                 :     Januari 2017

 

KOPERASI SEMPATA ARTHA BALIKPAPAN

 

RIO WAHYUDI : MANAGER : ………………………
SRI AGUSTINAH : SEKRETARIS : ………………………
SUPIAH : BENDAHARA : ………………………